Fraksi Golkar Sesalkan Kepemimpinan Asri Ludin yang Abaikan Kehadiran Legislatif Pemkab

bila salsabila4 jam ago

3 3 minutes read

Kepemimpinan Asri Ludin sebagai Bupati Deliserdang kini tengah menjadi sorotan tajam, terutama setelah insiden terbaru yang mengguncang keberadaan lembaga legislatif di daerah tersebut. Sidang Paripurna DPRD yang direncanakan berlangsung pada 14 April 2026, terpaksa dibatalkan akibat ketidakhadiran perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang. Kejadian ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait komitmen dan penghormatan terhadap lembaga legislatif, serta dampak yang mungkin ditimbulkan bagi masyarakat.

Ketidakhadiran Eksekutif dalam Sidang Paripurna

Pada hari yang ditentukan, rapat yang seharusnya dimulai pada pukul 09.00 WIB itu mengalami penundaan selama lima jam. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, H. Hamdani Syahputra, dan Wakil Ketua lainnya, Agustiawan Saragih, tidak dihadiri oleh Bupati Asri Ludin Tambunan maupun perwakilan dari eksekutif lainnya. Hal ini jelas menimbulkan keheranan dan kekecewaan di kalangan anggota DPRD.

Setelah menunggu hingga pukul 14.00 WIB, situasi ini semakin memicu interupsi dari anggota DPRD. Antoni Napitupulu, salah satu anggota, mempertanyakan keabsahan hasil sidang jika pihak eksekutif tidak hadir. Pertanyaan ini mencerminkan kekhawatiran akan legitimasi keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.

Legalitas Sidang Paripurna

Interupsi yang disampaikan oleh Antoni mendapat tanggapan dari Dr. Misnan Aljawi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan (Bapemperda). Ia berpendapat bahwa meskipun pihak eksekutif tidak hadir, sidang paripurna tetap bisa dilanjutkan. Menurutnya, semua tahapan telah dilalui dan rapat ini penting untuk melanjutkan agenda terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sudah diatur sebelumnya.

Rapat Paripurna untuk Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2026
Penyampaian Laporan Reses Anggota DPRD
Pengambilan Keputusan terhadap Perubahan Rancangan Peraturan Tata Tertib
Interaksi antar anggota DPRD yang mengedepankan kepentingan bersama
Komitmen untuk menjaga proses legislasi tetap berjalan

Antoni kemudian menegaskan bahwa tujuannya untuk mempertanyakan legalitas hasil sidang adalah untuk memastikan bahwa rapat tersebut tidak sia-sia. Ia menyoroti pentingnya kehadiran eksekutif dalam rapat-rapat strategis semacam ini.

Respon Anggota DPRD Terhadap Ketidakhadiran Eksekutif

Wakil Ketua DPRD, Hamdani Syahputra, berusaha menengahi situasi ini dengan menanyakan kepada anggota DPRD yang hadir apakah mereka setuju untuk melanjutkan sidang meskipun tanpa kehadiran pihak Pemkab. Rakhmadsyah, anggota DPRD lainnya, juga memberikan interupsi dengan menekankan pentingnya merujuk pada Tata Tertib (Tatib) DPRD dalam situasi ini.

Dalam upaya mencari solusi, Hamdani memberikan waktu bagi Sekretaris Dewan untuk berkomunikasi dengan pihak Pemkab mengenai kehadiran perwakilan mereka. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada kepastian bahwa pihak eksekutif akan hadir, dan akhirnya rapat Paripurna terpaksa ditutup.

Reaksi Fraksi Golkar Terhadap Situasi Tersebut

Ketua Fraksi Golkar DPRD Deliserdang, Zul Amri, menyampaikan kekecewaannya terkait ketidakhadiran pemkab di sidang tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap lembaga legislatif. Menurutnya, tidak hadirnya eksekutif dalam rapat yang telah direncanakan menunjukkan kurangnya komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Fraksi Golkar merasa kecewa dengan ketidakpastian ini
Kepemimpinan Asri Ludin dianggap tidak menghormati lembaga legislatif
Pentingnya kehadiran eksekutif dalam rapat paripurna
Langkah-langkah yang sudah diambil oleh DPRD untuk menjadwalkan kembali rapat
Pentingnya perbaikan ke depan untuk mencegah kejadian serupa

Zul Amri menegaskan bahwa ketidakhadiran eksekutif dalam rapat paripurna adalah sebuah preseden buruk yang harus menjadi catatan penting bagi kepemimpinan Asri Ludin. Ia berharap agar ke depan, Pemkab akan lebih menghargai proses legislasi dan lebih aktif dalam menghadiri rapat-rapat penting.

Pernyataan Pemkab Mengenai Ketidakhadiran

Menanggapi situasi ini, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang menjelaskan bahwa Bupati Asri Ludin dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo sedang menjalani agenda lain di luar daerah. Mereka telah mengutus Sekretaris Dewan untuk mewakili Pemkab. Meskipun ada alasan yang disampaikan, ketidakhadiran ini tetap menimbulkan perdebatan di kalangan anggota DPRD.

Setelah kejadian ini, harapan agar perubahan positif dapat terjadi dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif di Deliserdang semakin mengemuka. Anggota DPRD berharap agar ke depan, pihak Pemkab lebih memperhatikan jadwal rapat dan komitmen untuk hadir demi kepentingan bersama.

Komitmen untuk Perbaikan Hubungan

Ke depan, penting bagi kedua belah pihak untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Ketidakhadiran eksekutif dalam sidang paripurna ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan antara Pemkab dan DPRD. Setiap keputusan yang diambil dalam rapat paripurna memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat, sehingga kehadiran perwakilan eksekutif sangat diperlukan.

Membangun saling pengertian antara eksekutif dan legislatif
Menjaga komunikasi yang efektif untuk kelancaran proses legislasi
Menjunjung tinggi penghormatan terhadap lembaga legislatif
Menjaga transparansi dalam pemerintahan
Berkomitmen untuk menghadiri rapat-rapat penting di masa depan

Kepemimpinan Asri Ludin menghadapi tantangan besar di tengah dinamika hubungan antara perangkat pemerintah dan legislatif. Diharapkan ke depan, ada langkah-langkah konkret untuk menghindari insiden serupa dan memastikan kolaborasi yang lebih baik demi kepentingan masyarakat Deliserdang.